9app donat

Gubernur Saitama Jepang kunjungi Unsada

Jakarta (ANTARA News) - Universitas Darma Persada (Unsada) menerima kunjungan dari Gubernur Prefektur Saitama, Jepang dan Minnan Normal University, Cina. 

Kunjungan ini adalah sebagai bentuk jalinan kerja sama yang baik. Melalui kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas mahasiswa di Unsada sehingga menjadi SDM yang handal.

Gubernur Prefektur Saitama, Kiyoshi Ueda hadir bersama dengan para pengusaha dari Prefektur Saitama. Di dalam kesempatan ini, Unsada melaksanakan diskusi program kerja dengan pihak Saitama dan peninjauan ke Laboratorium Teknik dan Bahasa. Setelah itu, sebagai tanda persahabatan, Kiyoshi Ueda dan Rektor Unsada Dadang Solihin melakukan penanaman pohon di lingkungan kampus.

Setelah itu, Minnan Normal University juga datang berkunjung ke Unsada. Kedatangan pihak Minnan Normal University disambut dengan meriah oleh mahasiswa-mahasiswi jurusan Sastra Cina Unsada di Lobby Rektorat dengan penyajian lagu gabungan Indonesia dan Cina.

Pada hari Sumpah Pemuda, Unsada melaksanakan upacara yang digelar di Plaza Unsada ini dihadiri oleh seluruh civitas akademika.

Rektor Unsada, Dadang Solihin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, menyatakan, "Betapa besarnya peran pemuda dalam perjalanan bangsa ini. Hal itu dapat dilihat dari salah satu tonggak sejarah yang ditorehkan kaum muda di negeri ini pada 88 tahun lalu dalam peristiwa Sumpah Pemuda. 

"Akan tetapi, pemuda masa kini dihadapkan pada tantangan yang berbeda dengan pemuda masa lalu, yaitu globalisasi tanpa batas negara. Apakah kaum muda Indonesia masih bersemangat dan menjaga nasionalismenya? Nasionalisme pada masa kini, sepatutnya dipandang dari bagaimana pemuda bisa berjiwa kreatif, berjiwa keilmuan, dan berjiwa kepemimpinan. Hal itulah yang dibutuhkan dalam menjawab tantangan globalisasi yang tak memandang batas negara."

"Tetap semangat, junjung tinggi tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan kita," tegasnya.

Serangkaian acara hari Sumpah Pemuda di Unsada itu, ditutup dengan kerja sama antara Unsada dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Para jajaran, dosen, dan staf melakukan tes urine pada kesempatan ini dengan tujuan mengawali upaya untuk menciptakan lingkungan kampus bersih dari narkoba. 

Unsada adalah universitas swasta yang didirikan pada tahun 1986 oleh Perhimpunan Alumni Dari Jepang (PERSADA) sebagai monumen hidup dari kerja sama yang baik antara Indonesia dan Jepang.

Berlokasi di Jakarta Timur dan memiliki empat fakultas (Fakultas Sastra, Teknik, Teknologi Kelautan, dan Ekonomi) serta 1 sekolah Pasca Sarjana (Energi Terbarukan).

Unsada menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi  yang unggul dalam bidang Budaya dan Monozukuri, menghasilkan lulusan yang memiliki budaya kreatif dalam membuat barang (monozukuri tetsugaku), semangat industri (sangyo spirit) dan jiwa wirausaha/entrepreneurship (kigyoka, dan yang dapat menguasai tiga bahasa, yakni: Indonesia, Jepang dan Inggris, dan yang dapat dengan cepat memperoleh pekerjaan sesuai kompetensinya atau berwirausaha.

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2016

Jalin Kerja Sama dengan Perusahaan Rusia, Ini Keuntungan Perum Perindo

Jakarta - Perum Perikanan Indonesia (Perindo) menjalin kerja sama investasi membangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) terintegrasi dengan perusahaan asal Rusia, Blackspace. Apa saja keuntungan yang diperoleh dari kerja sama ini?

Direktur Utama Perindo, Syahril Japarin mengatakan, Blackspace akan memberikan modal sepenuhnya, sedangkan Perindo akan tetap mendapatkan golden share atau pemilik saham istimewa sebanyak 20%.

Selain itu, Perindo juga akan akan memasok kapal dan alat tangkap ikan. Ini karena pihak asing dilarang masuk ke sektor perikanan tangkap.

Selanjutnya, hasil tangkapan dijual kepada perusahaan joint venture yang dibentuk.

"Kita sudah sampaikan karena nggak boleh masuk ke tangkap, maka kapal dan alat tangkapnya kami yang sediakan," kata Syahril saat ditemui di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (31/10/2016).

"Jadi Perindo akan jual ikan ke JV (Joint Venture). Itu kelebihannya. Benefitnya buat Perindo jadi punya captive market jual ikan ke JV nya, selain dari kita dapat golden share 20% saham dari JV nya nanti," jelas dia.

Saat ini, penyediaan kapal untuk di empat lokasi pembangunan pengolahan ikan, yaitu Lampulo di Aceh, Prigen di Pasuruan, Sendang Biru di Malang, dan Untia di Makassar.

"Bagaimana pun, kapalnya itu lebih baik kita mengaktifkan kapal-kapal yang sekarang lagi mangkrak di para nelayan. Sisanya bisa misalnya nelayan di Pantura yang dilarang berlayar, karena alat tangkapnya cantrang, kita bantu ganti. Tapi mereka harus jual ke kita. Jadi mereka bisa berlayar, kami dapat ikannya. Jadi kita nggak perlu investasi besar-besaran di kapal. Jadi semua happy," ungkap dia.
(hns/hns)

Wanita Islam Siap Gelar Muktamar XI di Bandung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Organisasi Wanita Islam dikabarkan siap menggelar Muktamar XI di Bandung, Jawa Barat. Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam (PPWI) Atifah Thaha pun membenarkan hal tersebut.

Atifah mengatakan muktamar tersebut bertujuan untuk memperkuat saliturahim antar pengurus dan anggota Wanita Islam se-Indonesia. Muktamar itu pun sekaligus membahas mengenai persoalan umat yang tengah terjadi.

Atifah pun berharap dengan muktamar tersebut kualitas dan kuantitas Wanita Islam di Indonesia menjadi lebih baik.

Videografer:
Wisnu Aji Prasetiyo

Video Editor:
Fian Firatmaja

Redaktur	:	Sadly Rachman
Reporter	:	Wisnu Aji Prasetiyo

Pilgub DKI, Wanita Islam: Kami Pilih yang Bisa Dititipkan Dakwah Kita

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengurus Pusat Wanita Islam menegaskan tidak akan memilih pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari urutan nomor dua pada pemilihan kepala daerah mendatang.

Ketua PPWI, Atifah Thaha pun membenarkan hal tersebut. Atifah mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan kepada calon pemimpin dari kalangan Muslim.

Namun, Atifah mengaku tidak asal pilih calon Gubenur dari kalangan Muslim. Atifah mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin Muslim yang memiliki akidah serta moral yang baik.

Videografer:
Wisnu Aji Prasetiyo

Video Editor:
Fian Firatmaja

Redaktur	:	Sadly Rachman
Reporter	:	Wisnu Aji Prasetiyo

Pertemuan Jokowi-Prabowo Cermin Eratnya Persatuan & Kesatuan Bangsa

JAKARTA - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dianggap penting sebagai cermin eratnya persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi, keduanya di pemilihan presiden (pilpres) merupakan rival.

"Pertemuan tersebut sangat penting dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari kepada wartawan, Senin (31/10/2016).

BERITA REKOMENDASI

---

Menurut Qodari, kedua tokoh tersebut memiliki sudut pandang berbeda dalam banyak hal, seperti soal politik, ekonomi, dan lainnya. Namun, keduanya membuktikan bahwa mereka satu kata dalam persatuan dan kesatuan bangsa.

Berkenaan dengan rencana demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016, sambung Qodari, merujuk dari pertemuan tersebut harusnya tidak perlu lagi ada pertentangan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Pertemuan tersebut menjadi penting agar tidak ada pihak-pihak yang mempertentangkan perbedaan dalam suku, agama, dan ras," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi pada hari ini bertemu Prabowo di kediamannya, Hambalang, Bogor. Pada pertemuan tersebut, baik Jokowi maupun Prabowo menekankan pentingnya menjaga kondusivitas bangsa.

Prabowo mengatakan, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Namun, yang terpenting bukan bertujuan untuk memecah belah bangsa.

"Kita negara majemuk, banyak suku, agama dan ras. Kalau ada masalah kita selesaikan dengan sejuk dan damai," kata Prabowo.

Bayar Gaji PNS Koruptor, Sekda Sinjai Ditahan Kejaksaan

MAKASSAR - Sekertaris Daerah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Taiyeb A Mappasere (TM) ditahan Kejaksaan Negeri Sinjai atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Pembayaran gaji kepada PNS yang menjadi narapidana kasus korupsi periode 2009 hingga 2016 itu diduga merugikan negara Rp700 juta.

BERITA REKOMENDASI

---

"Sekda tidak hentikan gaji PNS yang telibat korupsi sejak 2009 hingga 2016. Hal itu terkait pelanggaran Undang-Undang Aparatur Sipil Negara," kata Kepala Seksi Penkum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Salahuddin, Senin (31/10/2016).

Taiyeb ditahan setelah diperiksa penyidik kejari selama berjam-jam lalu ditetapkan tersangka. "TM resmi ditahan tadi pada pukul 15.00 Wita oleh penyidik Kejari Sinjai," ujar Salahuddin.

Selama penyelidikan kasus pembayaran gaji PNS terpidana korupsi itu, 13 pejabat telah diperiksa penyidik termasuk Bupati Sinjai Sabirin Yahya.

Perum Perindo Benahi Tarif Sewa di Pelabuhan Muara Baru

Jakarta - Perum Perikanan Indonesia (Perindo) tengah membenahi Pelabuhan Perikanan Muara Baru. Salah satunya dengan menata tarif dan skema penyewaan lahan.

"Tahun ini kita benahi sistem tarif tadi. Makanya sesuai dengan aturan yang ada, sewa itu diberlakukan menjadi 5 tahun. Lebih dari itu boleh, tapi bukan kewenangan direksi lagi, tapi jadi kewenangan dewan pengawas atau menteri BUMN," ungkap Direktur Utama Perindo, Syahril Japarin, saat ditemui di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (31/10/2016).

Syahril menjelaskan, aturan sebelumnya mengizinkan sewa maksimal 30 tahun tanpa perpanjangan dengan tarif yang sama. Seharusnya sewa tanah setiap lima tahun sehingga harga bisa mengikuti perkembangan pasar.

"Harga berlaku selama 30 tahun nggak comparable. Sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Harusnya dulu dibuat seperti itu (selama lima tahun). Cuma mungkin belum dibuat tata aturan yang ada sistem penarifan kita, sehingga mengakibatkan satu tarif selama 30 tahun," katanya.

Karena tarif yang murah dan sedikitnya pengusaha yang melirik kepada daerah ini dulunya, maka beberapa lokasi ini akhirnya dimiliki oleh banyak orang sekaligus. Dan bahkan dijual belikan Hak Guna Bangunan (HGB) nya kepada bank untuk memperoleh pinjaman dan mencari untung tambahan dengan menyewakan lagi tanah ke pihak lain dengan harga mahal.

"Ke depan, keputusan direksi menetapkan, satu orang pengusaha yang ada namanya dalam akte, hanya akan diberi kesempatan satu lokasi saja. Supaya nggak ada lagi monopoli. Ini yang akan membuat kondisi di Muara Baru akan tertata jauh lebih baik, karena tidak ada lagi kepemilikan mayoritas oleh minoritas. Jadi kesempatan merata untuk seluruh orang yang ingin berbisnis di sana," ungkapnya.

HGB sejatinya dapat diberikan di berbagai kawasan industri. Namun, bukan dengan cara sewa seperti yang selama ini terjadi di Muara Baru, melainkan harus dengan melalui Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (SPPTI) yang telah disepakati harga tertentu.

"Selama ini nggak terjadi demikian. Dulu orang sewa, dibolehkan HGB. Sehingga teman-teman pengusaha di sana mengira bahwa apabila mereka menyewa jangka panjang, mereka berhak HGB. Jadi ini yang ditata ulang," ucapnya.

Menanggapi ada banyaknya pengusaha yang merugi karena diberlakukannya aturan tarif tersebut, Syahril mengatakan hal tersebut tidak benar. Hal tersebut bisa dilihat dari lancarnya pembayaran HGB yang mereka lakukan, yang dilihat dari tidak adanya masalah soal kepemilikan lahan di Muara Baru.

"HGB tidak ada satupun yang bermasalah, artinya dia bayarnya lancar. Ada untung. Di sana tidak ada kapal kecil. Yang ada kapal besar semua, harga Rp 300 juta-an. Kalau nelayan kecil nggak mampu beli," pungkas Syahril. (hns/hns)

Menhub minta semua pihak di NTB bersatu padu

Jakarta (ANTARA News) - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki potensi yang besar dan masih dapat dikembangkan, sehingga untuk kemajuan NTB, semua pihak di NTB harus bersatu padu.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan hal itu saat melakukan tinjauan lapangan ke Pelabuhan Bima, NTB, Minggu sambil menambahaan NTB memiliki potensi dalam hal pertanian yang dapat dibawa ke daerah lain.

"Jadi NTB ini punya hasil pertanian. Tadi saya juga lihat dari pesawat kalau di NTB ini hijau. Banyak hasil tanaman yang bisa dibawa keluar daerah," kata Budi melalui siaran persnya yang diterima, Senin.

Menhub meminta agar pemerintah daerah dapat mengumpulkan barang-barang yang dapat menjadi komoditas NTB. Hal itu  dibutuhkan agar tol laut yang sudah berjalan, tidak hanya membawa barang dalam satu arah yang menuju ke Pelabuhan Bima, sehingga ada komoditas juga yang bisa dibawa keluar dari sini.

Sementara itu, Bupati Dompu Bambang M Yasin dan Wakil Wali Kota Bima Arahman Haji Abidin pun mengamini hal tersebut. "Kita di sini ada jagung, bawang merah dan kambing yang bisa menjadi komoditas. Bima dan Dompu sama-sama punya kambing sebagai komoditas," kata Bambang.

Saat ini untuk pengelolaan Pelabuhan Bima dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP) dan Pelindo III. Menurut Menhub diperlukan peningkatan koordinasi antara keduanya agar lebih kompak dalam pelaksanaan kerja.

"Di sini pengelola ada dua, Pelindo dan KSOP. Nanti kita jadikan satu (koordinasi). Supaya manajemen bagus. Karena kita ingin sekali semuanya baik. Di sini kehidupan pertanian bagus, maka harus diperbaiki kita harus kompak," katanya.

Menhub berharap Pelindo III mempunyai alat bongkar muat (crane) sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja hingga 3 kali lipat. Ia berharap peningakatan produktifitas akan menjalankan roda perekonomian sehingga Pelabuhan Bima dapat menjadi pelabuhan multifungsi.

Editor: Tasrief Tarmizi

COPYRIGHT © ANTARA 2016